Nilai IPAS Sem Genap TP 2023-2024 SMKN Tutur

Daftar Isi di Artikel ini [Tampil]

 Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Daerah

A. Pengertian

1. Tata Naskah Dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
2. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.

B. Jenis Naskah Dinas

Jenis Naskah Dinas terdiri atas: 

a. Naskah Dinas arahan; 

b. Naskah Dinas korespondensi; dan

c. Naskah Dinas khusus.

Perbedaan jenis naskah dinas:

Jenis Naskah Dinas	Tujuan	Sifat	Contoh
Naskah Dinas Arahan	Memberikan kebijakan, petunjuk, pedoman, atau penugasan.	Mengatur dan menjadi dasar pelaksanaan tugas.	Peraturan, Keputusan (SK), Instruksi, Surat Edaran, Pedoman, SOP.
Naskah Dinas Korespondensi	Menyampaikan komunikasi resmi antarunit atau instansi.	Bersifat komunikasi administrasi.	Surat Dinas, Nota Dinas, Memorandum, Undangan, Disposisi, Surat Pengantar.
Naskah Dinas Khusus	Digunakan untuk kebutuhan administrasi tertentu.	Bersifat dokumentatif atau administratif.	Berita Acara, Surat Tugas, Sertifikat, Piagam, Surat Keterangan, Laporan, Notulen.

C. Naskah Dinas Korespondensi

Naskah Dinas Korespondensi terdiri atas Korespondensi internal dan eksternal. Naskah Dinas Korespondensi internal terdiri dari nota dinas, memo, dan disposisi. 

Jenis Naskah	Pengertian	Fungsi	Contoh Penggunaan
Nota Dinas	Sarana komunikasi kedinasan antar pejabat atau dari atasan kepada bawahan maupun dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal Perangkat Daerah.	Media komunikasi resmi dalam lingkungan internal organisasi.	Penyampaian laporan singkat. Permohonan persetujuan. Penyampaian informasi kepada pimpinan.
Memo	Berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.	Memberikan pengingat, arahan, atau instruksi secara singkat.	Pengingat penyelesaian pekerjaan. Arahan pelaksanaan kegiatan. Peringatan kedisiplinan.
Disposisi	Petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut atau tanggapan terhadap Naskah Dinas masuk.	Memberikan instruksi tindak lanjut atas surat atau dokumen yang diterima.	"Mohon dipelajari." "Segera ditindaklanjuti." "Koordinasikan dengan bidang terkait."

D. Naskah Dinas Khusus

No.	Jenis Naskah Dinas	Pengertian	Fungsi / Tujuan
1	Instruksi	Berisi perintah atau arahan Kepala Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.	Memberikan perintah atau arahan yang wajib dilaksanakan.
2	Surat Edaran	Berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.	Menyampaikan petunjuk atau kebijakan pelaksanaan.
3	Surat Kuasa	Berisi pemberian kuasa kepada pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu atas nama pemberi kuasa.	Memberikan kewenangan secara resmi.
4	Berita Acara	Pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani para pihak.	Menjadi bukti sah suatu kegiatan.
5	Surat Keterangan	Berisi penjelasan mengenai subjek atau objek untuk kepentingan kedinasan tertentu.	Memberikan keterangan resmi.
6	Surat Pengantar	Berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.	Mengantar dokumen atau barang.
7	Pengumuman	Berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.	Menyampaikan informasi kepada masyarakat atau pegawai.
8	Laporan	Berisi pemberitahuan mengenai pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu.	Melaporkan hasil kegiatan.
9	Telaahan Staf	Berisi analisis, pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis kepada atasan.	Menjadi bahan pertimbangan pengambilan keputusan.
10	Notula	Catatan yang berisi proses sidang atau rapat.	Mendokumentasikan jalannya rapat.
11	Surat Undangan	Berisi undangan kepada pejabat, pegawai, atau pihak lain untuk menghadiri kegiatan kedinasan.	Mengundang peserta secara resmi.
12	Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)	Pernyataan dari pejabat berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.	Menjadi bukti pelaksanaan tugas.
13	Surat Panggilan	Berisi pemanggilan pegawai untuk menghadap pejabat yang berwenang.	Memanggil pegawai secara resmi.
14	Surat Izin	Berisi persetujuan terhadap suatu permohonan sesuai ketentuan peraturan.	Memberikan izin resmi.
15	Lembaran Daerah	Penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Peraturan Daerah.	Mengundangkan Perda.
16	Berita Daerah	Penerbitan resmi Pemerintah Daerah untuk mengundangkan Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD.	Mengundangkan Perkada dan Peraturan DPRD.
17	Rekomendasi	Berisi keterangan atau catatan pejabat yang berwenang sebagai bahan pertimbangan.	Memberikan pertimbangan resmi.
18	Radiogram	Pesan tertulis resmi yang dikirim melalui media telekomunikasi elektronik.	Menyampaikan informasi secara cepat.
19	Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)	Tanda bukti seseorang telah lulus atau mengikuti pendidikan dan pelatihan.	Membuktikan kelulusan diklat.
20	Sertifikat	Tanda bukti seseorang telah mengikuti program atau kegiatan tertentu.	Membuktikan keikutsertaan dalam kegiatan.
21	Piagam	Berisi penghargaan atas prestasi atau keteladanan seseorang maupun lembaga.	Memberikan penghargaan resmi.
22	Surat Perjanjian	Berisi kesepakatan yang mengikat antara dua pihak atau lebih untuk melaksanakan suatu tindakan atau perbuatan hukum.	Menjadi dasar hukum kerja sama atau kesepakatan.